Terdakwa Dilantik Jadi Wali Kota


Kompas, Sabtu, 8 Januari 2011

Status terdakwa dan kini berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, tidak menghalangi pelantikan Jefferson Rumajar sebagai Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Pelantikan, Jumat (7/1), dilakukan oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Jefferson adalah wali kota petahana (incumbent). Saat terpilih kembali, ia berstatus tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Tomohon periode 2006-2008 dengan kerugian negara sekitar Rp 33,4 miliar.

Selasa lalu, ia disidangkan untuk pertama kali di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwanya melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jefferson diajukan Partai Golkar berpasangan dengan Jimmy F Eman. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon berlangsung sekitar setahun. Setelah melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tomohon pada 2010 menetapkan Jefferson-Jimmy sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon terpilih.

Sidang Paripurna Istimewa Pelantikan Kepala Daerah Tomohon dipimpin Ketua DPRD Tomohon Andy Raymond Sengkey. Pelantikan dilakukan di depan 20 anggota DPRD serta dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak datang. Aula Kemdagri disesaki hadirin yang datang.

Jefferson datang tanpa pengawalan ketat. Petugas KPK dan pengadilan mengawalnya sejak turun dari mobil sampai ke ruang tunggu. Ketika memasuki ruangan, Jefferson disambut tepuk tangan dan yel-yel pendukungnya. Begitu pula saat ia menyampaikan sambutan, pendukungnya beberapa kali tertawa ketika Jefferson menyampaikan lelucon.

”Maaf, saya agak panjang (bicara) karena cuma sekarang kesempatannya ngomong. Kecuali kalau semua bersedia datang ke Cipinang, saya bisa ngomong berhari-hari,” kata Jefferson.

Ia mengakui, dirinya menghadapi dua masalah, yaitu ketatanegaraan dan hukum. ”Dalam soal hukum, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Bidang ketatanegaraan, saya tunduk kepada demokrasi di tangan rakyat, proses demokrasi yang sudah dilakukan oleh rakyat Tomohon,” katanya lagi. Seusai dilantik, ia pun kembali ke LP Cipinang.

Ironi Demokrasi

Secara terpisah, peneliti otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Syarif Hidayat, berpendapat, terdakwa korupsi yang masih terpilih menjadi kepala daerah menunjukkan, kita gagal membangun perilaku demokrasi setelah 10 tahun reformasi. Rakyat masih berada pada budaya politik parokial, yaitu hanya merasa bagian dari warga negara, tetapi belum tahu hak dan kewajibannya.

”Masyarakat belum tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga memilih terdakwa sebagai pemimpinnya. Masyarakat belum sampai pada pertimbangan melihat tokoh yang bisa menjadi panutan,” katanya.

Ironisnya, menurut Syarif, pemerintah tetap melantiknya sebagai kepala daerah. ”Pemerintah memiliki otoritas tertinggi untuk melantik. Di satu sisi Mendagri tidak melanggar UU. Namun, bicara soal kepatutan dan etika, ini tak lazim,” ungkapnya.

Menurut Syarif, seharusnya Mendagri melakukan diskresi untuk tidak melantik terdakwa menjadi kepala daerah dahulu. UU memang tak mengatur, tetapi Mendagri harus berani melakukan diskresi untuk menegakkan etika, kebenaran, dan keadilan.

Sebaliknya, Mendagri menyebutkan, meski berstatus terdakwa dan ditahan KPK, Jefferson tetap boleh dilantik. Setelah dilantik, ia dikembalikan ke tahanan hingga proses hukumnya selesai dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

”Jika dilantik, setelah itu dia dibawa lagi ke penjara, wakilnya bisa ditunjuk melaksanakan tugasnya,” kata Gamawan. Pelantikan Jefferson tidak menunggu proses hukumnya selesai karena hal itu justru tidak memberikan kepastian hukum bagi Jimmy yang mendampingi Jefferson untuk menjabat sebagai kepala daerah Kota Tomohon.

”Nanti wakilnya kami tunjuk naik (menjabat sebagai wali kota) sampai ada kepastian hukum. Kalau inkracht-nya bebas, dia dipulihkan dan boleh menjabat. Jika inkracht-nya bersalah, wakilnya langsung ditunjuk permanen menggantikan menjadi wali kota,” ujarnya.

Kasus terdakwa korupsi menjadi kepala daerah terpilih bukan hanya di Tomohon. Saat ini calon bupati Boven Digoel, Papua, terpilih, Yusak Yaluwo, juga meminta dilantik setelah menang dalam pilkada pada Agustus 2010. Yusak divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta sebab terbukti melakukan korupsi dana APBD Boven Digoel senilai Rp 66 miliar. Pada pilkada Agustus lalu, Yusak kembali terpilih menjadi bupati. Dia dicalonkan oleh Partai Demokrat.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, KPK pernah menolak permintaan Gubernur Sulut untuk melantik Jefferson di Tomohon. KPK hanya mengizinkan pelantikan dilakukan di LP Cipinang.

Menurut Johan, Mendagri juga pernah menemui Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto untuk meminta izin pelantikan Wali Kota Tomohon di Jakarta. Karena perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, izin pelantikan itu bukan dari KPK lagi, melainkan dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.(SIE/AIK/WHY)

Sumber: http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1294575803&1&2011&

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: