Berharap pada Penyerapan Anggaran


Meski banyak faktor buruknya penyerapan anggaran, semuanya dimulai dari perencanaan anggaran yang tepat.

Bukan tanpa alasan jika di setiap pengujung tahun kita mencermati kinerja penyerapan anggaran pemerintah. APBN yang sejak beberapa tahun terakhir selalu berjumlah di atas Rp 1.000 triliun besar peranannya bagi perekonomian. Tentunya, jika dibelanjakan dengan tepat di waktu yang tepat pula.

Sayangnya, untuk membelanjakan anggaran dengan waktu yang sudah direncanakan, masih saja tidak semulus perkiraan. Cerita soal ngebutnya pembelanjaan anggaran di akhir tahun masih saja kita dengar.

Tengok saja masa anggaran tahun 2010 yang kini tinggal menghitung hari. Pemerintah masih terus mengebut beragam proyek serta kegiatan yang belum terlaksana. Harapannya tentu agar di akhir hari pengujung Desember, angka penyerapan bisa lebih baik.

Namun, tentunya kualitas penyerapan anggaran yang terburu-buru tidak sama kualitasnya dengan pembelanjaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal.

“Kalau saya kasih nilai, mungkin nilainya lima atau lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu. Karena itu, dapat saya katakan nilai rapornya merah,” ujar Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, kepada Republika, Jumat (17/12).

Pernyataan Latif ini memang bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, realisasi belanja anggaran negara sampai dengan 17 Desember 2010 sebesar Rp 752,658 triliun. Jumlah ini baru mewakili 70,10 persen dari pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Rp 1.073,673 triliun.

Dari total belanja negara itu, pencairan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 484, 071 triliun atau 66,2 persen dari pagu DIPA sebesar Rp 731.104 triliun. Sementara, transfer anggaran ke daerah mencapai 78,4 persen atau Rp 268,640 triliun dari pagu DIPA Rp 342 triliun. “Sampai November, kemarin kita masih surplus padahal tahun lalu di bulan yang sama, kita sudah defisit,” ucap Latif.

Masalah menumpuknya pemakaian anggaran pada akhir tahun memang bukan suatu hal yang baru terjadi setiap tahun. Umumnya, pola pencairan Belanja Kementerian Kelembagaan pada kuartal pertama baru sebesar 7 persen. Kemudian, meningkat menjadi 18 persen pada kuartal kedua dan 30 persen pada kuartal ketiga. Puncaknya yakni pada kuartal keempat yang pencairannya bisa mencapai 45 persen.

Menghambat laju ekonomi

Pola penyerapan anggaran seperti inilah yang acap kali membuat beragam program pemerintah tidak tepat sasaran. Kalaupun tepat, dalam hal pembangunan infrastruktur, kualitas proyeknya pun patut dipertanyakan. “Bagaimana tidak kalau sekarang baru 70 persen penyerapannya, tetapi mau dikebut sampai 95 persen pada akhir tahun, apakah itu tidak terburu-buru?” tanya Latif.

Dengan model seperti ini, menurut Latif, berdampak pada laju perekonomian yang seharusnya bisa lebih didorong dari APBN. Pertumbuhan ekonomi yang tahun 2010 seharusnya bisa mencapai 6,2 persen kini diproyeksikan hanya tercapai dikisaran 5,9 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari pertumbuhan 5,8 persen pada kuartal ketiga kontribusi belanja pemerintah hanya sebesar 3 persen.

Peluang penanaman modal asing ke dalam negeri pun menjadi terhambat karena pembangunan infrastruktur yang banyak belum terselesaikan akibat belanja yang rendah itu. “Situasi global saat ini membuat peluang kapital inflow tersebut cukup besar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur berjalan lambat sehingga banyak investasi yang lari ke portofolio,” katanya.

Di sisi lain, buruknya kinerja anggaran ini juga berimbas kepada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan dari PPN akan berkurang mengingat transaksi belanja pemerintah yang tidak sesuai dengan target. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, tercapainya penerimaan negara melalui pajak akan bergantung pada sejauh mana pencapaian target belanja pada akhir tahun.

Tak tercapainya belanja pemerintah ini juga berdampak pada pembiayaan melalui utang. Rendahnya belanja membuat defisit anggaran yang awalnya diproyeksikan 2,1 persen dari Produk Domestrik Bruto atau sekitar Rp 133,7 triliun, turun menjadi 1,5 persen (Rp 92,1 triliun) dan terakhir direvisi kembali hingga di kisaran 1,3 persen (Rp 82,7 riliun).

Akibatnya, uang yang diperoleh dari hasil berutang itu tidak terpakai sementara bunganya yang tinggi tetap membebani keuangan negara. Pemerintah memperkirakan jika defisit 1,3 persen Silpa atau utang yang tak terpakai bisa mencapai Rp 32,5 triliun.

Masih Soal Prosedur

Ekonom InterCafe Iman Sugema menuding permasalahan rendahnya penyerapan anggaran tersebut berada pada Kementerian Keuangan, yakni masalah lambatnya prosedur ataupun birokrasi pada pencairan anggaran. “Ini masalah warisan turun- menurun. Dulu, Sri Mulyani belum berhasil mengatasi kendala ini. Begitu pula Agus Martowardojo, sampai sekarang belum berhasil,” tuturnya. Ia meminta agar masalah prosedural serta birokrasi yang menghambat pencairan anggaran cepat dibenahi. Kemenkeu diminta tidak menuding satuan kerja (satker) Kementerian Kelembagaan lain sebagai biang keladi lambatnya pencairan anggaran.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng juga menyatakan pendapat yang serupa. Prosedur yang cukup lama di Kemenkeu membuat pencairan menjadi terlambat. “Masa untuk tanda tangan DIPA perlu dari Menkeu. Padahal, kan Menkeu kerjaannya itu cukup banyak seharusnya bisa didelegasikan ke yang lain,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, penyebab rendahnya penyerapan ini banyak faktor, antara lain, kebiasaan satuan kerja yang suka menghabiskan anggaran pada akhir tahun. Menurut dia, permasalah penyerapan ini jangan hanya dibebankan pada pundak Kementerian Keuangan. Pasalnya, peran satker pada Kementerian Kelembagaan juga sangat menentukan.

“Sebetulnya, saya juga tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kita maunya di akhir tahun, (pencairan) yang kita mau rata-rata lah dari Oktober, November, Desember. Jangan didorong semua di Desember,” tutur Herry.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia Nasution, mengatakan setidaknya ada sembilan faktor yang menyebabkan rendahnya menyerapan. Di antaranya karena staf pengadaan bersertifikat yang masih kurang, rencana kerja berikut jadwal pelaksanaan kegiatan tidak tepat, sulit dieksekusi dan sering perlu direvisi.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, meski berjalan lamban, penyerapan anggaran pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ia optimistis belanja negara sampai akhir tahun bisa mencapai sebesar 1.078 triliun atau 95,7 persen dari target. “Belanja tahun lalu total 93,7 persen. Jadi, kalau tahun ini, diperkirakan sekitar 94 persen, lebih baik dari tahun lalu,” tandasnya.

Dari estimasi Menkeu, belanja modal yang seharusnya bisa lebih tinggi karena memberikan efek berganda buat pertumbuhan, penyerapannya tidak bisa mencapai 100 persen. “Yang kelihatannya tidak tinggi adalah belanja barang dan belanja modal. Perkiraan sampai akhir tahun untuk belanja barang adalah 89 persen, sementara belanja modal 87 persen,” katanya.

Tidak bisa dimungkiri, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dan Menteri Koordinator Perekonomian pun mengajukan revisi atas pengadaan barang dan jasa (Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

Revisi Keppres Nomor 80 tahun 2003 strategis artinya karena banyak kementerian yang terlambat menyerap anggaran yang mengakibatkan tidak optimalnya sumbangan atau kontribusi terhadap APBN/APBD.

Sumber: Republika (21/12/2010)

Sumber: http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1292918725&2&2010&

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: