ASVI MARWAN ADAM : Polemik RUUK DIY Terkait Pilpres 2014


Predikat ‘Istimewa’ yang disandang Daerah Yogyakarta, terutama menyangkut mekanisme dalam memilih kepala daerah tingkat provinsi, yakni gubernur diindikasi membuat gusar sebagian pihak. Mereka pun kemudian berkeinginan untuk kembali mengutak-atik aturan tersebut.

Hal ini terlihat dengan munculnya polemik dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terlebih lagi, adanya pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginginkan agar pemilihan gubernur sebaiknya dilakukan secara demokratis, yang diartikan sebagian pihak bahwa Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat.

Tentu saja hal ini menimbulkan penolakan, terutama oleh rakyat Yogyakarta yang sejak awal menganggap bahwa keistimewaan Yogyakarta melekat dengan penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur. Upaya untuk menghilangkan keistimewaan dengan mewacanakan pemilihan gubernur secara langsung seperti daerah lain dianggap telah mengingkari sejarah sejak bergabungnya Yogyakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengingat, Yogykarta memiliki andil cukup besar bagi terbentuknya Republik Indonesia maka sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan istimewa, khususnya dalam hal penetapan kepala daerah untuk tingkat provinsi.

Terkait persoalan tersebut, inilah petikan wawancara yang dilakukan wartawan Harian Umum Suara Karya Tri Handayani dengan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga sejarawan, Asvi Marwan Adam, beberapa waktu lalu.

Sebenarnya menurut Anda, apa yang membuat pembahasan RUUK DIY ini menjadi rumit dan berpolemik?

Ini bermula dari adanya perbedaan antara demokrasi dan monarki yang ditentang oleh banyak pihak. Tapi, saya melihat bahwa persoalan keistimewaan Yogyakarta itu bukanlah persoalan demokrasi ataupun monarki. Namun, lebih pada persoalan lain, yakni dimulai pada tahun 2000 ketika Sultan Hamengku Buwono X itu akan menjadi calon presiden pada Pemilu 2004.

Saat itu, dia sudah membuat konsep Paradhya, yang berarti orang yang nanti akan memerintah di kesultanan adalah orang yang akan dipilih oleh Sultan. Misalnya, ketika Sultan itu sendiri menjadi presiden. Sehingga, sebenarnya persoalan keistimewaan Yogyakarta ini jika dikaitkan dengan masa kini, antara lain juga karena posisi Sultan Hamengku Buwono X itu yang berencana mengajukan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Kalau begitu, subtansi RUUK DIY lebih kuat unsur politis-nya?

Saya melihat, persoalan Yogyakarta ini jangan dilepaskan dari konteks ketika presiden mengkritik atau memulai serangan tentang Yogyakarta ini, maka itu dapat dikaitkan dengan pencalonan Sultan Hamengku Buwono X sebagai presiden untuk Pemilu 2014. Ini lebih pada masalah politis. Yang akhirnya berdampak pada pembahasan undang-undangnya sendiri, yang diutak-atik lagi substansinya.

Persoalan ini lebih mengarah pada pertarungan saat Pemilihan Presiden 2014 di mana Sultan akan menjadi salah satu calon yang tentunya tidak akan didukung sejumlah pihak yang menginginkan perubahan mekanisme. Akhirnya, persoalan jabatan Gubernur DIY diungkit kembali. Ini upaya antisipasi untuk Pemilu 2014.

Bagaimana menyangkut unsur keistimewaan Yogyakarta sendiri, terutama untuk masalah penetapan gubernur jika dilihat dari faktor sejarah?

Kalau dari sejarah, memang untuk Yogyakarta sebaiknya gubernur dilakukan dengan sistem penetapan. Tapi, kita semua tahu bahwa sejarah itu dinamis. Apakah 100 tahun ke depan masih tetap sama, itu belum tentu sehingga perubahan itu bisa saja terjadi.

Persoalannya, perubahan yang terjadi itu yang bagaimana? Apakah itu dengan sistem yang berlaku selama ini atau berubah dengan sistem pemilihan karena ingin memasukkan unsur demokrasi? Tapi, kalau selama ini sistem yang dipraktikkan dapat berjalan dengan baik maka untuk apa diubah lagi?

Jadi, sebaiknya Gubernur DIY tetap melalui penetapan?

Iya, tapi tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Misalnya, mengenai perwalian dan lain-lain yang saat ini sudah bisa diatasi oleh orang Yogyakarta sendiri. Antara lain, jika gubernur yang bersangkutan sudah uzur maka rakyat Yogyakarta juga tidak akan mengangkatnya lagi.

Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi polemik dalam subtansi RUUK DIY?

Saya kira draft itu bisa diselesaikan jika persoalannya, menurut saya, dengan adanya aturan rangkap dua tetapi tidak setuju dengan rangkap tiga di dalam jabatan gubernur. Pengertiannya, saya setuju jika Sultan juga merangkap sebagai Gubernur DIY, tetapi tidak demokratis jika Sultan menjabat sebagai Gubernur DIY dan juga merangkap sebagai presiden atau wakil presiden.

Mungkin saya melihatnya agak beda. Karena, hal ini dikaitkan dengan posisi Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Saya setuju saja jika Sultan merangkap dua, tetapi tidak rangkap tiga.

Mengenai wacana adanya jabatan gubernur utama dan atau gubernur?

Draft itu hanya akan menimbulkan dualisme kepemimpinan. Ada gubernur utama dan gubernur. Sebab, gubernur yang dipilih pasti akan memiliki legitimasi karena dia dipilih oleh rakyat, tentunya dia tidak akan mau diatur begitu saja oleh Sultan. Akan ada persepsi dari gubernur yang dpilih oleh rakyat, ‘Saya ini kan gubernur yang dipilih oleh rakyat.’

Inilah yang akan memunculkan dualisme antara gubernur utama yang berdasarkan keturunan dengan gubernur yang dipilih oleh rakyat. Jadi menurut saya, kembali saja pada sistem yang lama, namun dengan catatan boleh rangkap dua tapi tidak boleh rangkap tiga.

Lantas, nasib pembahasan RUUK Yogyakarta sendiri?

Ini yang menjadi pertanyaan. Sekarang saja di Sekretariat Kabinet sudah pecah. Ada yang menghendaki penetapan, ada yang menghendaki pemilihan. Saya tidak tahu apakah dulu itu kondisinya delapan lawan satu. Atau posisinya sekarang sudah berubah, itu masih saja mungkin. Tapi, saya kira masih banyak yang setuju dengan sistem penetapan. Kalau diadakan voting di DPR, kemungkinan banyak yang akan setuju dengan penetapan.

Akibat dari polemik ini, predikat ‘istimewa’ yang disandang Yogyakarta malah membuat iri daerah lain?

Jasa Yogyakarta terhadap Republik itu sangat besar, terutama dalam mengasuh Republik (Indonesia) dari ‘bayi’. Jadi, kalau menyangkut persoalan jasa, maka tidak bisa dibandingkan antara DIY dengan daerah lain. Tapi, ini bukan berarti daerah lain tidak memiliki jasa. Daerah Istimewa Aceh juga berjasa, misalnya, ketika awal kemerdekaan mereka menyumbang pesawat. Hampir semua daerah berjasa, tetapi jasa Yogyakarta itu demikian besar terhadap Republik Indoensia, yakni ketika mereka menjadi ibu kota pemerintahan. Bahkan Yogyakarta telah membiayai kebutuhan pada saat itu.***

Suara Karya, 18 Desember 2010

Sumber: http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1292628725&2&2010&

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: